AS Marah Pada Israel

Amerika Serikat, Selasa (27/9/2011), menyampaikan kekecewaan atas rencana permukiman baru Israel di Jerusalem timur. Hal itu menandai ketegangan baru dengan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.



Israel menyetujui rencana untuk membangun 1.100 rumah baru di sebuah permukiman Yahudi. Persetujuan itu mengundang reaksi geram dari Palestina, yang menyatakan, itu menjadi penolakan langsung terhadap upaya paling akhir masyarakat internasional untuk memulai lagi pembicaraan perdamaian.

Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih mengeluarkan kutukan keras setelah Kementerian Dalam Negeri Israel menyatakan rumah baru itu telah disetujui oleh komite perencanaan wilayahnya. "Departemen dan Pemerintah Amerika Serikat sangat kecewa dengan pengumuman itu," kata juru bicara Presiden Barack Obama, Jay Carney, kepada wartawan di pesawat Air Force One, dalam penerbangan ke California dan Colorado.

Kuartet untuk Timur Tengah yang terdiri atas Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa, dan Rusia, Jumat lalu, mengusulkan dilanjutkannya pembicaraan damai, beberapa jam setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara resmi mengajukan permohonan sebagai negara anggota penuh PBB. Upaya menjadi aggota PBB ditentang keras Israel dan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, yang berkilah bahwa "satu-satunya cara bagi perdamaian sejati dan abadi adalah negara Palestina didirikan melalui perundingan langsung antara kedua pihak".

"Kami mendesak kedua pihak agar melakukan berbagai tindakan yang meningkatkan prospek untuk meluncurkan kembali perundingan langsung," kata Carney. "Kami telah mempertahankan diri di antara kedua pihak itu dalam pertikaian, Palestina dan Israel mesti melakukan tindakan yang mendekatkan mereka ke perundingan langsung guna menyelesaikan sejumlah masalah yang menghalang jalan menuju negara Palestina dan negara Yahudi Israel yang aman. Ketika salah satu pihak melakukan tindakan sepihak yang menambah kesulitan untuk mencapainya, kami menyampaikan pandangan kami, sama seperti yang kami lakukan terhadap tindakan Palestina di PBB," katanya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland, menggambarkan rencana pembangunan permukiman Israel sebagai "kontraproduktif". Ia mengatakan, "Kami telah lama mendesak kedua pihak agar menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan."

Persetujuan proyek permukiman pada Selasa itu cuma satu tahap "dari proses persetujuan panjang selama bertahun-tahun bagi perluasan yang direncanakan bagi permukiman Gilo".

"Dengan ini, Israel menanggapi pernyataan Kuartet dengan 1.100 ’tidak’," kata perunding Palestina, Saeb Erakat, kepada AFP, tak lama setelah persetujuan tersebut diumumkan.

Perundingan antara Israel dan Palestina macet setahun lalu setelah Israel menolak untuk memperpanjang moratorium pembangunan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan. Israel menganggap kedua wilayah Jerusalem sebagai ibu kotanya "yang abadi dan tak bisa dibagi", dan tak menganggap pembangunan di Jerusalem timur sebagai kegiatan permukiman.

Namun, rakyat Palestina percaya Jerusalem timur mesti menjadi ibu kota negara masa depan mereka, dan dengan keras menentang perluasan kekuasaan Israel atas wilayah Arab yang direbut negara Yahudi itu.